Materi

PENDAHULUAN

Berdasarkan Permenpan Rb tentang SAKIP diharapkan setiap organisasi untuk menyiapkan SAKIP sebagai bahan evaluasi laporan atas kinerja dan sebagai bukti atas pertanggung jawaban kinerja masing-masing organisasi. 

Oleh Karen itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan SAKIP perlu peningkatan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pelaporan SAKIP sebagai bukti untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan dalam melaksanakan tugasnya termasuk juga anggarannya yang terserap. 

Dalam hal ini untuk mengetahui SAKIP agar sesuai dengan harapan, maka diperlukan salah satu peningkatkan SDM dilingkungannya masing-masing. Harapan kedepan tidak ada lagi temuan-temuan yang bermasalah dilapangan sesuai dengan harapan. Sebagai salah satunya adalah dengan mengikut Bimtek terkait SAKIP yang sehingga peningkatan kompetensi akan terwujud. 

TUJUAN

Adapaun Tujuan dari pada penyelenggaraan SAKIP ini antara lain :

1. Untuk mewujudkan perjanjian kinerja baik indikator kinerja program maupun indikator kinerja utama selaras dengan tujuan utama dalam menentukan sasaran dan program 
2. Pimpinan instansi akan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya harus dapat dipertanggung jawabkan setiap tugas yang dikerjakan 
3. Sebagai bahan laporan kinerja maka setiap kegiatan pekerjaan harus dilakukakn pengukuran sebagai bukti atas capaian kinerja apakah tercapai atau tidak realisasinya
4. Pengelolaan Kinerja wajib dicatat, dan dilaporkan berbasis data output capaia kinerja masing-masing unit.

MANFAAT

1. Terwujudnya perjanjian kinerja baik indicator kinerja program maupun indicator kinerja utama
2. Terwujudnya akuntabilitas terhadap kegiatan yang dikerjakan sebagai bukti akuntabilitas atas pertanggung jawaban kinerja
3. Terealisasi atas kinerja akan terukur dengan membandingkan target dengan realisasi 
4. Terwujudnya laporan berbasis data akan dicatat dan dilaporkan lebih baik

SASARAN

1. Meningkatkan pengetahuan dan keteampilan dalam mengelola SAKIP 
2. Mewujudkan laporan kinerja tahunan yang lebih baik berbasis data
3. Meningkatkan kinerja pegawai Karena mengetahui Indikator kinerja baik program maupun indicator kinerja utama

Berdasarkan Permenpan Rb Nomor 11 Tahun 2024 Tentang  Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Perlu menetapkan Nomenklatur Jabatan Pelaksana, jenis Jabatan Pelaksana yang dapat diisi dari Pegawai Negeri Sipil dan/ atau PPPK, bagi lnstansi Pemerintah yang telah menyesuaikan Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Kelas Jabatannya berdasarkan Permenpan Nomor 656 Tahun 2023 tentang jabatan Pelaksana PNS di lingkungan Instansi Pemerintah masih tetap berlaku sampai dengan adanya penyesaikan Kelas Jabatan berdasarkan Kepmenpan Rb Nomor 11 Tahun 2024.

Disebutkan bahwa setiap ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek Kepmenpan RB Nomor 11 Tahun 2024

Keberadaan Pegawai ASN yang memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. 

Tujuan Bimtek ini untuk mengembangkan kompetensi SDM yang membutuhkan struktur kurikulum dan silabus yang berbasis kompetensi yang sering diistilahkan (competenscy based training)  sebagai kurikulum berbasis kompetensi dalam meningkatkan kinerja ASN yang Berakhak. 

Adapun kurikulum yang akan dibahas dalam bimtek meliputi :

Hari I :

1. Kebijakan Manajemen ASN
2. Dasar Hukum Keputusan Menpan RB Nomor 11 Thn 2024
3. Jenis Jabatan pelaksana yang dapat diisi dari PNS dan PPPK
4. Nomenklatur Jabatan Pelaksana
5. Struktur Organisasi ASN
6. Pemahaman Jabatan ASN dalam Kontek Organisasi
7. Tugas dan fungsi Jabatan Pelaksana
8. Proses Penetapan Jabatan ASN
9. Studi Kasus Penerapan Nomenklatur jabatan ASN

Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan telah diturunkan dalam Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Thn 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Thn 2020 tentang Manajemen PNS  secara jelas disebutkan bahwa setiap ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi setiap tahunnya minimal 20 jam pelajaran. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN yang memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK dijelaskan bahwa setiap Pegawai PPPK mempunyai hak untuk meningkatkan pengembangan kompetensi setiap tahunnya sebanyak 22 Jam pelajaran. Agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkinerja sesuai dengan kompetensinya masing-masing. 

Program Bintek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM yang berbasis CBT (competenscy based training)  yang membutuhkan struktur kurikulum dan silabus yang berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi sebagai salah satu keharusan sebagai bekal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensinya masing-masing. 

Kurikulum :

Hari Pertama :

1. Kebijakan Manajemen PNS 
2. Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan ASN
3. Implementasi Nilai Dasar dan Kode Etik Perilaku ASN
4. Hak dan Kewajiban ASN
5. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
6. Pemberhentian ASN

Hari Kedua :

1. Kebijakan Manajemen PPPK
2. Penghitungan Angka Kredit
3. Integrasi PAK dan Kenaikan Pangkat
4. Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional
5. Praktek Penyusunan PAK Menggunakan Aplikasi Disepakati

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berlaku bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui pengadaan calon PNS pada jenjang: a. ahli pertama; b. ahli muda; c. pemula; atau d. terampil. (2) Perolehan Angka Kredit pengangkatan pertama ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja yang dihasilkan selama melaksanakan tugas Jabatan Fungsional dalam masa kerja calon PNS. (3) Tugas Jabatan Fungsional selama masa kerja calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas jabatan yang dilaksanakan pada masa kerja calon PNS dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional dan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Konversi Predikat Kinerja calon PNS dan Penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja berdasarkan Predikat Kinerja yang dihitung secara proporsional selama calon PNS melaksanakan tugas. (5) Tata cara penghitungan konversi Predikat Kinerja dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (6) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional dibuat sesuai contoh format sebagaimana

Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pangkat tertinggi dalam jabatan administrasi dan masa kepangkatannya lebih dari 3 (tiga) tahun, maka Penetapan Angka Kredit dilakukan dengan mengkonversi Predikat Kinerja pada golongan ruang terakhir yang dimilikinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, ditambah Angka Kredit Dasar pada jenjang Jabatan Fungsional yang akan didudukinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 2 huruf b angka 2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (5) Dalam hal PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain dan memiliki pangkat dan golongan ruang yang tidak sesuai dengan jenjang jabatan, Angka Kredit perpindahan ditetapkan sesuai dengan tabel Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 3

Jabatan Fungsional bagi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. ketersediaan kebutuhan jabatan; b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; c. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan d. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi. (2) Mekanisme kenaikan jenjang jabatan Pejabat Fungsional dilakukan sebagai berikut: a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah mengajukan usulan Uji Kompetensi yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan verifikasi kepada Instansi Pembina; b. Instansi Pembina memverifikasi dan memvalidasi terhadap pengusulan Uji Kompetensi yang diajukan; c. Instansi Pembina/Instansi Pemerintah menyelenggarakan Uji Kompetensi; d. Instansi Pembina menerbitkan rekomendasi hasil Uji

Adapun Kurikullum yaitu :

Hari I :

1. Pengertian, Tujuan, Manfaat uji kompetensi Jabatan Fungsional
2. Dasar Hukum Jabatan fungsional 
3. Kebijakan Manajemen PNS
4. Kebijakan Uji Kompetensi Jabatan fungsional
5. Pembekalan Uji Kompetensi  Jabatan Fungsional
6. Pembahasan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang JF

Hari II :

1. Pembahasan Uji Kompetensi Perpindahan JF
2. Pembahasan Uji Kompetensi Pengangatan Pertama JF
3. Tip Dan Trik Menjawab Wawancara Ujikom JF
4. Strategi Uji Kompetensi CBT menggunakan Aplikasi CAT
5. Praktek Uji Kompetensi CBT Jabatan Fungsional
6. Praktek Uji Kompetensi Wawancara Jabatan Fungsional

Pemerintah mengambil langkah penataan organisasi penyelenggara pelayanan publik melalui reformasi birokrasi. Sesuai dengan grand design yang telah disusun, ada 8 (delapan) area perubahan yang ingin dicapai, yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan,sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur. Reformasi birokrasi di Indonesia mempunyai semangat meningkatkan kualitas layanan untuk masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam salah satu area perubahan reformasi birokrasi, yaitu pelayanan publik.

Tujuan reformasi birokrasi di antaranya adalah meniadakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas pembuatan dan implementasi kebijakan publik, meningkatkan efisiensi (baik dalam segi biaya dan waktu) pada setiap pelaksanaan tugas organisasi, menjadikan birokrasi di Indonesia lebih antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi tuntutan perubahan di dalam masyarakat serta membentuk most improved bureaucracy. Berdasarkan tujuan tersebut, reformasi birokrasi jelas ingin mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini yang menjadi inti utama alasan diterapkannya inovasi kebijakan publik.

Dalam hal kualitas pelayanan publik, pemerintah belum dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Hal ini dapat dilihat dari hasil Laporan Indeks Pelayanan Publik pada Kementerian PAN-RB pada 2020. Indeks pelayanan publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan, serta aspek inovasi pelayanan publik.

Adapun kurikulum sebagai berikut :

HARI I :

1. Pengertian, Tujuan, dan Manfaat Pelayanan Publik
2. Dasar Hukum Inovasi Pelayanan Publik
3. Paradigma Inovasi pelayanan Publik
4. Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik
5. Metode Sektor Inovasi Pelayanan Publik

HARI II :

1. Inovasi Pelayanan Publik Era Revolusi Industri 4.0
2. Inovasi Pelayanan Publik Budaya Kerja Organisasi
3. Faktor Pendukung dan Hambatan Inovasi Pelayanan Publik
4. Kualitas Inovasi Pelayanan Publik dan Kompetisi Inovasi
5. Praktek Inovasi Pelayanan Publik dan Contoh Pelayanan Publik

Salah satu syarat untuk mengajukan formasi setiap instansi pemerintah Pusat dan daerah wajib menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja. Proses pengumpulan data jabatan untuk dianalisis, disusun, dan disajikan menjadi informasi jabatan dengan menggunakan metode tertentu. Adapun Tujuannya untuk menyediakan informasi jabatan sebagai pondasi dasar bagi program manajemen kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengawasan.

Analisis Jabatan ini bertanggung jawab kepada suatu jabatan yang berada satu tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi atau jabatan yang setara atau lebih tinggi dalam mata rantai pengawasan langsung.

Analisis Jabatan iberhubungan erat dengan pejabat struktural tertinggi (atau pejabat kepegawaian instansi) untuk mengembangkan tujuan dan sasaran pengembangan staf, program, atau segmen program. 

Analisis jabatan mengarahkan pengembangan data; pengembangan keahlian dan wawasan, atau memperoleh pendapat umum, penyusunan makalah atau proposal legislasi, dan pelaksanaan kegiatan yang setara yang menunjang pengembangan tujuan dan sasaran yang berhubungan dengan manajemen program dan pengembangan atau perumusannya pada tingkat yang lebih tinggi.

Salah satu syarat untuk mengajukan formasi setiap instansi pemerintah Pusat dan daerah wajib menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja. Proses pengumpulan data jabatan untuk dianalisis, disusun, dan disajikan menjadi informasi jabatan dengan menggunakan metode tertentu. Adapun Tujuannya untuk menyediakan informasi jabatan sebagai pondasi dasar bagi program manajemen kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengawasan.

Program Bintek/diklat yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training) yang membutuhkan struktur kurikulum dan silabus yang berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis manajemen ASN bagi para pengelola SDM-ASN  di Instansi pemerintah Pusat dan Daerah harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang manajemen ASN.

Adapun kurikulum yang akan dibahas meliputi :

Hari  I :

1. Pengertian, Tujuan dan Manfaat  Anjab dan ABK                                         
2. Dasar hukum Anjab dan ABK
3. Tahap persiapan Anjab dan ABK
4. Metode dalam Anjab dan ABK
5. Penyusunan Anjab dan ABK
6. Praktek dan simulasi Anjab dan ABK

Hari II :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pemantauan Kinerja
3. Umpan Balik dan Evaluasi Kinerja
4. Praktek Aplikasi E-Kinerja 
5. Konversi dan Integrasi Penyesuaian Angka Kredit
6. Praktek Pengusulan Kenaikan Pangkat dengan Aplikasi Dispakati

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 20 Thn 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam pidatonya presiden RI, Bapak Joko Widodo mengatakan bahwa Undang-udang ASN ini mulai berlaku sejak diundangkan Undang-undang ASN ini yang di dalam menekankan bahwa ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan semangat reformasi lebih luwes, Melalui Cascading yang efektif dan efisien dan semua harus mereformasi dengan mengaktualisasikan ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab semua paper less dengan menggunakan Digitalisasi yang berbasis kepada hasil kerja. Dimana Cascading sebagai bahan acuan melalui pohon kinerja Penyelenggara pemerintah dimana Kab/Kota wajib Menyusun cascading dari pucuk pimpinan tertinggi sampai kepada pejabat terendah.

Amanat Permenpan Rb Nomor 6 Thn 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN bahwa setiap pegawai ASN wajib Menyusun SKP sebagai bukti kinerja dan harus dilaporkan hasil kinerja pegawai tersebut kepada atasannya dan atasan akan mengevaluasi kinerja masing-masing pegawai serta dinilai oleh atasannya.

Untuk meningkatkan Kompetensi tersebut di atas maka diperlukan BIMTEK dalam rangka meningkatkan Kinerja melalui Cascading diharapkan kinerja akan lebih unggul. 

KURIKULUM : 

Hari I 

1. Dasar Hukum, Pengertian, dan Tujuan Pennyusunan Cascading Perangkat Daerah
2. Manfaat penyusunan Cascading Perangkat Daerah
3. Kebijakan Manajemen ASN Sesuai dengan UU 20/2024
4. Perencanaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah
5. Penyusunan Cascading Perangkat Daerah
6. Praktek Cascading E-Kinerja Menggunakan Aplilkasi 

Hari II

1. Kebijakan Manajemen PPPK Cascading Kinerja 
2. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
3. Pohon Kinerja dari Jabatan Tertinggi sampai jabatan terrendah
4. Praktek Penyusunan Cascading E-Kinerja PPPK menggunakan Apliaksi 
5. Simulasi Presentasi hasil Penyusunan Cascading E-Kinerja

Berdasarkan Permenpan Rb Nomor 6 Tahun 2022 Tentang  Pengelolaan Kinerja ASN dan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan telah diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Thn 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Thn 2020 tentang Manajemen PNS  secara jelas disebutkan bahwa setiap ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi setiap tahunnya minimal 20 jam pelajaran. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN yang memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Program Bintek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM yang berbasis CBT (competenscy based training)  yang membutuhkan struktur kurikulum dan silabus yang berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis tata cara penyusunan SKP e-Kinerja menggunakan aplikasi, e-Dupak dan Pembekalan Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur.

Kurikulum Konversi DUPAK dengan Kinerja :

Hari Pertama : 

Kurikulum e-Dupak :

1. Dasar Hukum dan Kebijakan Manajemen ASN
2. Pengertian, Tujuan, Manfaat Konversi Hasil DUPAK dengan Hasil Kinerja
3. Penerapan dan Penggunaan Aplikasi  e-Dupak dengan Hasil Konversi Kinerja
4. Penyusunan dan Pengusulan e-Dupak dengan Hasil Konversi Kinerja
5. Penilaian dan Penetapan e-Dupak dengan Hasil Konversi Kinerja
6. Penggabungan Hasil Nilai DUPAK dengan Hasil Nilai Kinerja

Hari Kedua :

1. Dasar hukum, Pengertian, Tujuan  dan Manfaat Penilaian Kinerja/SKP
2. Perencanaan kinerja dan aspek-aspek Penilaian Kinerja
3. Pelaksanaan, Pemantauan Kinerja, dan Pembinaan Kinerja
4. Evaluasi Penilaian Kinerja
5. Penilaian Perilaku dan Penghargaan Kinerja
6. Praktek Penyusunan SKP Menggunakan Apllikasi  e-Kinerja 

Amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan telah diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Thn 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Thn 2020 tentang Manajemen PNS  secara jelas disebutkan bahwa setiap ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran dalam setahun. Manajemen talent dalam pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN yang memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Program Bintek yang bertujuan untuk mengetahuai bakat melalui manajemen talent dalam mengembangkan kompetensi SDM yang berbasis CBT (competenscy based training)  yang membutuhkan struktur kurikulum dan silabus yang berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis melaui manajemen talent sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kompetensinya.

Adapun kurikulum yang akan dibahas dalam bimtek meliputi :

Hari Pertama :

1. Kebijakan Manajemen PNS 
2. Dasar hukum, Pengertian, Tujuan  dan Manfaat Manajemen Talent
3. Perencanaan Manajemen Talen
4. Aspek-aspek dalam Manajemen Talent
5. Pelaksanaan, Pemantauan, dalam Manajemen Talen

Hari Kedua :

1. Penilaian Perilaku Manajemen Talent
2. Penyusunan  Laporan Manajemen Talent
3. Praktek dan Simulasi Penyusunan Laporan Manajemen Talent
4. Kebijakan Standar kompetensi Jabatan PNS
5. Pengertian, Tujuan dan Manfaat Standar Kompetensi Jabatan PNS
6. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan PNS
7. Praktek dan Simulasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan PNS

Amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek Penghitungan Angka Kredit dan Penyusunan DUPAK JF Medis dan Paramedis dan JF Lainnya serta Pengelolaan Kinerja ASN sesuai dengan Permenpan Rb No 6 Tahun 2022.

Keberadaan Pegawai ASN yang memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Program Bimtek bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training)  yang membutuhkan struktur kurikulum dan silabus yang berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

Adapun kurikulum yang akan dibahas dalam bimtek meliputi : 

Hari I :

1. Pokok-Pokok JF Sesuai dengan Permenpan Rb. No. 1 Tahun 2023
2. Tata Cara penghitungan dan Penilaian Angka Kredit JF
3. Tim Penilai Angka Kredit JF
4. Penyusunan DUPAK JF 
5. Praktek Penghitungan dan Penyusunan Angka Kredit JF dan Simulasi

Hari II :

1. Perencanaan Kinerja 
2. Pelaksanaan Kinerja
3. Pemantauan, dan Pembinaan Kinerja
4. Evaluasi penilaian Kinerja
5. Penilaian Perilaku Kinerja 
6. Praktek Penyusunan Penilaian Kinerja dan Simulasi 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap pegawai ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah daerah Provinsi Kab/Kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Program Bimtek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training) membutuhkan struktur kurikulum dan silabus  berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis dalam proses belajar mengajar semua peserta bimtek harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang masing-masing.

Adapun kurikulum yang akan dibahas dalam bimtek meliputi :

Kurikulum Materi Penilaian Kinerja/SKP menggunakan apllikasi internet :

1. Dasar hukum SKP , Pengertian SKP, Tujuan SKP dan Manfaat SKP dengan menggunakan aplikasi internet 
2. Perencanaan penyusunan SKP  sesuai dengan SKP  menggunakan aplikasi internet
3. Tata Cara Penyusunan SKP menggunakan aplikasi internet
4. Penyusunan Standar Teknis Kegiatan SKP menggunakan aplikasi internet
5. Praktek penyusunan SKP  menggunakan aplikasi internet
6. Simulasi/presentasi  penyusunan SKP dengan menggunakan aplikasi internet 
7. Evaluasi penilaian SKP ke dalam laporan kinerja harian
8. Praktek dan simulasi

NB: Peserta membawa laptop  dan Tupoksi sesuai SOTK untuk praktek 

BIMTEK DILAKSANAKAN SELAMA 2 (DUA) HARI

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap pegawai ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah daerah Provinsi Kab/Kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Program Bimtek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training) membutuhkan struktur kurikulum dan silabus  berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis dalam proses belajar mengajar semua peserta bimtek harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang masing-masing.

Adapun kurikulum yang akan dibahas dalam bimtek meliputi : 

Kurikulum Materi Penilaian Kinerja/SKP dengan menggunakan aplikasi internet :

1. Dasar hukum SKP , Pengertian SKP, Tujuan SKP dan Manfaat SKP dengan menggunakan aplikasi internet 
2. Perencanaan penyusunan SKP  sesuai dengan SKP  menggunakan aplikasi internet
3. Tata Cara Penyusunan SKP menggunakan aplikasi internet
4. Penyusunan Standar Teknis Kegiatan SKP menggunakan aplikasi internet
5. Praktek penyusunan SKP  menggunakan aplikasi internet
6. Simulasi/presentasi  penyusunan SKP dengan menggunakan aplikasi internet 
7. Evaluasi penilaian SKP ke dalam laporan kinerja harian
8. Praktek dan simulasi

NB: Peserta membawa laptop  dan Tupoksi sesuai SOTK untuk praktek