Materi

A.  PELATIHAN SISTEM DJP PORTEX 
Reformasi perpajakan di Indonesia terus diarahkan untuk menciptakan sistem perpajakan yang modern, efisien, dan akuntabel. Salah satu inovasi yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah PORTEX (Portal Ekstensifikasi Pajak), yang dirancang untuk mempermudah proses ekstensifikasi wajib pajak dan administrasi data secara digital. 

Meskipun PORTEX menawarkan berbagai manfaat, seperti pengelolaan data wajib pajak yang terstruktur, pengurangan beban administrasi manual, dan peningkatan transparansi, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kemampuan pengguna sistem. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan komprehensif untuk memastikan para pengguna, khususnya operator pajak, memahami dan mampu menggunakan PORTEX secara optimal. 

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam dan keterampilan teknis terkait penggunaan PORTEX, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan reformasi perpajakan di tingkat nasional dan daerah. 

B. TUJUAN PELATIHAN 

1. Memberikan pemahaman menyeluruh tentang fungsi dan manfaat PORTEX.
2. Meningkatkan keterampilan teknis dalam pengelolaan data wajib pajak melalui PORTEX.
3. Mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.
4. Memastikan integrasi data perpajakan daerah dan pusat berjalan dengan baik.
5. Mengurangi kesalahan administrasi dalam pengelolaan data perpajakan. 

C. SASARAN PESERTA 

Pelatihan ini ditujukan untuk: 

• Petugas pajak daerah dan pusat. 
• Operator dan administrator yang bertanggung jawab atas pengelolaan data wajib pajak. 
• Kepala seksi atau staf yang terlibat dalam ekstensifikasi dan pelaporan pajak. 
• Pegawai pemerintah daerah terkait pengelolaan pajak. 

Jumlah peserta: 30-50 orang (disesuaikan dengan kapasitas pelatihan). 

D. RUANG LINGKUP PELATIHAN 

Pelatihan ini akan mencakup tiga aspek utama: 

1. Teori dan Regulasi Perpajakan: Pemahaman dasar terkait ekstensifikasi pajak dan regulasi terbaru. 
2. Pengoperasian Sistem PORTEX: Pengenalan dan praktik teknis penggunaan PORTEX. 
3. Studi Kasus dan Pemecahan Masalah: Simulasi implementasi PORTEX berdasarkan permasalahan yang sering muncul di lapangan. 

E. MATERI PELATIHAN 

Modul 1: Pengantar PORTEX

• Latar belakang pengembangan PORTEX. 
• Tujuan dan manfaat PORTEX bagi DJP dan pemerintah daerah.
•  Regulasi yang mendukung penggunaan PORTEX. 

Modul 2: Fitur dan Fungsi PORTEX 

• Pengenalan antarmuka sistem.
• Fitur utama: 
  1.    Pengelolaan data wajib pajak. 
  2.   Pelacakan kepatuhan wajib pajak. 
  3.    Pembuatan laporan ekstensifikasi pajak. 
• Cara sinkronisasi data dengan sistem DJP lainnya. 

Modul 3: Penggunaan Sistem PORTEX (Praktik Langsung) 

• Proses pendaftaran wajib pajak baru. 
• Cara memperbarui data wajib pajak. 
• Pelaporan hasil ekstensifikasi wajib pajak. 
• Simulasi input data pajak pada sistem PORTEX. 

Modul 4: Optimalisasi dan Pemecahan Masalah 

• Strategi optimalisasi penggunaan PORTEX dalam ekstensifikasi wajib pajak. 
• Studi kasus implementasi PORTEX di daerah. 
• Solusi atas kendala teknis dan non-teknis yang sering terjadi. 

Modul 5: Evaluasi dan Monitoring 

• Cara melakukan evaluasi penggunaan PORTEX. 
• Monitoring kinerja wajib pajak melalui sistem. 
• Pelaporan hasil pelatihan dan tindak lanjut. 

F. METODE PELATIHAN 

Pelatihan akan dilaksanakan dengan metode: 

1. Presentasi Teori: Penyampaian materi dasar tentang PORTEX dan regulasi pajak. 
2. Praktik Langsung: Simulasi penggunaan PORTEX dengan pendampingan fasilitator. 
3. Diskusi dan Tanya Jawab: Sesi interaktif untuk memperjelas pemahaman peserta. 
4. Studi Kasus: Pemecahan masalah berdasarkan skenario nyata. 
5. Evaluasi Akhir: Penilaian kemampuan peserta melalui tes dan praktik. 

G. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

• Tanggal Pelatihan: 3 - 6 Feb 2025  , 12 - 15 Feb 2025 , 19 - 22 Feb 2025 , 24 - 27 Feb 2025 
• Durasi Pelatihan: 2-3 hari penuh. 
• Lokasi:  pelatihan, jakarta , Bandung dan Jakarta 
• Dan via  online melalui platform virtual. 

H. ANGGARAN KEGIATAN  

•  RP. 5.000.000 PERPESERTA 
• SUDAH TERMASUK PENGINAPAN SELAMA 4 HARI 3 MALAM ( TWIN SHARE ) 
• AKOMODASI SELAMA KEGIATAN  DAN PERLENGKAPAN KIT 

I. INDIKATOR KEBERHASILAN 

1. Keberhasilan pelatihan ini diukur melalui: 
2. Peningkatan pemahaman peserta terhadap PORTEX. 
3. Kemampuan peserta dalam mengoperasikan fitur PORTEX secara mandiri. 
4. Pengurangan kesalahan administrasi dalam ekstensifikasi wajib pajak. 
5. Evaluasi hasil pelatihan melalui penilaian akhir peserta. 

J. PENUTUP 

Pelatihan DJP PORTEX ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi peserta dalam pengelolaan perpajakan berbasis digital, khususnya dalam proses ekstensifikasi wajib pajak. Dengan kerja sama dan dukungan dari seluruh pihak, pelatihan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi pengelolaan perpajakan yang lebih modern dan transparan.

Era Ekonomi Digital telah memicu peningkatan transaksi bisnis dan perdagangan. Untuk menguatkan Industri Dalam Negeri, Pemerintah Indonesia mensyaratkan penggunaan sebesar-besarnya Produk Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nilainya lebih dari Rp. 2000 Triliun serta Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia yang mencapai lebih dari Rp. 750 T merupakan peluang bagi dunia usaha untuk mendapatkan proyek dan pekerjaan dari sektor pemerintah. Dari sektor energi, khususnya minyak dan gas, nilai Belanja Modal (CAPEX) per tahun yang juga sangat besar, membuka kesempatan bagi para pelaku bisnis untuk mendapatkan pekerjaan.

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri termasuk biaya pengangkutannya yang ditawarkan dalam daftar penawaran harga barang maupun jasa. TKDN digunakan salah satunya untuk proyek-proyek Engineering Procurement & Construction (EPC), karena untuk pengadaan (Procurement), banyak mesin dan alat-alat yang bahan bakunya masih berasal dari luar negeri tapi perakitannya dilakukan di dalam negeri, sementara Pemerintah berharap, untuk proyek-2 yang akan dilaksanakan, lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri. Untuk itu, maka penilaian penawaran peserta pengadaan barang / jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga tapi juga dari tingkat komponen dalam negeri yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan.

TKDN merupakan salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang / jasa di lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan SKK Migas, serta perusahaan sektor turunannya. Setiap perusahaan dituntut kemampuannya untuk senantiasa mengadaptasi perobahan tuntutan lingkungan strategis di atas. Khusus dalam bidang industri manufaktur, setiap perusahaan didorong pemerintah terus meningkatkan penggunaan Komponen Dalam Negeri. Pemerintah memberikan insentif terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertentu yang dimasukkan dalam proses produksi pada pelbagai jenis industri.

TUJUAN PELATIHAN TKDN

1. Memberikan pengetahuan dan keterampilan profesional untuk memahami konsep, filosofi, serta metode aplikasi dan manfaat penerapan Komponen Dalam Negeri dan Cara Menghitung TKDN di perusahaan.
2. Memiliki kemampuan yang lebih aplikatif dan komprehensif dalam implementasi TKDN di perusahaan.
3. Memahami Peraturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri serta cara penerapanya di organisasi masing-masing.
4. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan organisasi untuk penerapan TKDN.

MATERI PELATIHAN TKDN

1. Perkembangan Ekonomi Digital
2. Peluang dan Tantangan bagi Dunia Usaha
3. Pengertian TKDN
4. Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri
5. Konsep Self Assessment dalam Penentuan TKDN
6. Dasar Hukum
7. Klasifikasi Produk: Barang, Jasa, Gabungan Barang dan Jasa
8. Waktu Penilaian TKDN
9. Metode Penilaian TKDN
10. Harga vs Biaya
11. Pengelompokan Luar Negeri (KLN): Personil, Material, Mesin
12. Pengelompokan Dalam Negeri (KDN): Personil, Material, Mesin
13. Dasar Penilaian TKDN Barang, TKDN Jasa dan TKDN Barang Jasa.
14. Biaya Yang Diperhitungkan Dalam Penilaian TKDN Barang, Jasa dan Gabungan Barang Dan Jasa
15. Dasar Penilaian TKDN Gabungan Barang Dan Jasa
16. Dokumen Pendukung
17. Bentuk Format Isian Penilaian Capaian TKDN Gabungan Barang Dan Jasa
18. Perhitungan Penentuan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (Nilai BMP) Dan Formatnya
19. Preferensi Harga
20. Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA)
21. Sumber Dana dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Dana Dalam Negeri, Hibah, Kerjasama
22. Apresiasi Penggunaan Barang Hasil Produksi Dalam Negeri
23. Studi Kasus

Dalam era perdagangan global sekarang ini arus barang masuk dan keluar sangatlah cepat. Untuk memperlancar urusan bisnisnya, para pengusaha dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur ekspor dan impor, baik dari kepabeanan, shipping maupun perbankan, yang semuanya ini saling berkaitan dan selama ini sering terjadi permasalahan dilapangan. Salah satu kunci /cara untuk bisa memanage permasalahan diatas adalah dengan mengikuti program yang kami beri tema Import Management, Shipping and Customs

Pelatihan ini khusus diberikan, didisain dan dikembangkan bagi para eksekutif ekspor impor untuk memberikan keterampilan pemahaman yang mendalam mengenai prosedur ekspor impor secara terpadu baik dari sisi Kepabeanan, Shipping dan Perbankan. Di akhir pelatihan, peserta akan semakin merasakan manfaat pelatihan dengan diberikan latihan pengisian dokumen ekspor – impor dengan benar serta permasalahan – permasalahan yang selama ini sering dialami dilapangan terutama yang berkaitan dgn Bea Cukai, Shipping Company dan Banking.

Siapa yang perlu mengikuti :

Eksekutif, supervisor, senior staf dibidang ekspor impor dari perusahaan - perusahaan yang melakukan ekspor impor, Perusahaaan Niaga / Industri / Pertambangan / Otomotif, BUMN dan Swasta, Bank BUMN, Swasta Nasional dan Asing, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pelayaran, dll.

Module Training :

Perdagangan Internasional

1. Frame of International Trade
2. Langkah Perdagangan Internasional
3. Lembaga penunjang Perdagangan Internasional

SYARAT PENYERAHAN BARANG INCOTERM 2020

1. Pengertian: Fungsi / Manfaat
2. Aplikasi & Panduan Umum yang digunakan dalam Incoterms 2020
3. Terminologi Incoterms 2020
4. Latar Belakang dan Tujuan Incoterms 2020
5. Hal-hal yang diatur dan yang tidak diatur didalam incoterm 2020
6. Memahami titik kritis untuk Penjual & Pembeli untuk menentukan dalam menggunakan Incoterms dalam hal COST, RISK dan OBLIGATION
7. Peran & tanggung jawab antara Penjual & Pembeli di dalam incoterms
8. Biaya dibayar Penjual & Pembeli
9. Faktor yang harus diperhatikan dalam memilih Incoterms
10. Perbandingan Incoterms 2010 & 2020 dan 
11. Penjabaran Jenis Jenis Incoterm 2020
    • EXW - EX WORKS
    • FCA - FREE CARRIER
    • FAS – FREE ALONGSIDE SHIP
    • FOB- FREE ON BOARD
    • CFR – COST AND FREIGHT
    • CIF – COST INSURANCE FREIGHT
    • CPT - CARRIAGE PAID TO
    • CIP - CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
    • DAP - DELIVERED AT PLACE
    • DPU - DELIVERED AT PLACE UNLOADED
    • DDP - DELIVERED DUTY PAID

SHIPPING AND TRANSPORTATION

• Sea freight, Air freight, Containerized
• Cargo Preparation, Packaging,  
• Shipping Instruction
• Tanggung Jawab dan Kewajiban dalam Pengapalan Muatan
• Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pengapalan Muatan
• Jasa Pendukung dalam Pengapalan
• Jasa Pelayaran Niaga
• Jasa Keagenan Kapal dan Jasa Ekspedisi Muatan dan Freight Forwardin
• Jenis-jenis Kapal dan Muatan Kapal
• Penanganan Muatan Kapal Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal 

PORT ACTIVITIY MANAGEMENT 

• Pemahaman Tentang Pelabuhan Pengertian, Fungsi, Ukuran, dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan
• Batas Wilayah Pelabuhan
• Aktivitas Pelabuhan Penggolongan dan Organisasi Pelabuhan
• Lalu Lintas Barang di Pelabuhan Pelayanan Jasa Pelabuhan
• Fasilitas Pelabuhan Sistem dan Prosedur Pelayanan Jasa Pelabuhan
• Pemanduan Kapal di Pelabuhan
• Tarif Pelayanan Jasa Pelabuhan

Transport Document,

• Bill Of Lading , Forwarder Certificate Of  Receipt,
• Air Way Bill
• Statement on Transport Document
• Cargo Release

1. PROSUDUR BEA CUKAI  IMPOR /EKSPOR
   • Dokumen-dokumen impor untuk proses customs
   • Penjaluran dalam proses customs (channel): Jalur hijau,  Jalur Merah, Jalur Prioritas
   • Pemeriksaan Pabean : Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Barang
   • Prosedur Impor dan Pengeluaran barang impor dari pabean (TPS)
   • Barang dalam Status Daftar Lelang / Barang Tidak di Kuasai
   • Fasilitas Kepabeanan Fiskal dan prosudural
   • Dokumen-dokumen ekspor import untuk proses customs
   • Prosedur Ekspor/Impor
   • Persyaratan Ekspor/Import
   • Konsep Ekspor, Proses Pelayanan Ekspor
   • Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
   • Proses pelayanan kepabeanan ekspor
   • Waktu pengajuan Barang Ekspor
   • Barang ekspor wajib Be Keluar
   • Proses pembatalan dan pembetulan PEB 

MODUL CEISA  EKSPOR IMPOR

1. Portal digunakan untuk membuat dokumen pabean pengganti Modul (PIB, PEB, TPB)
2. Tracking status dan cetak respon secara real-time
3. Akses semua proses kepabeanan dalam 1 sistem portal
4. Terintegrasi dengan sistem lainnya (kurs, manifes, pajak dll)

PUNGUTAN PABEAN

• Nilai Pabean Untuk  Penghitungan Bea  Masuk
• Pungutan Negara Dalam Rangka Impor 
• Bea  Masuk PPN, PPnBM dan Pph Pasal 22
• SSPCP

PERUBAHAN HS CODE BTKI 2017 ( No.6/PMK.010/2017) menjadi BTKI 2022(No.26/PMK.010/2022)

1. Latar Belakang BTKI 2022
   • Penyusunan BTKI 2022 
   • Dampak Perubahan BTKI 2022 
   • Gambaran Amandemen BTKI 2022 
   • Harmonized Commodity Description And Coding System 
   • Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) dan Penomoran 
   • Menentukan & Menetapan Tarif Pos Serta Konsep Tarif 
2. Harmonized Commodity Description And Coding System
3. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) dan Penomoran 
4. Menentukan & Menetapan Tarif Pos Serta Konsep Tarif
5. Interpretasi penentuan HS Code secara self-assessment 

CERTIFICATE OF ORIGIN DAN FREE TRADE AGREEMENT

1. Regulasi terbaru Free Trade Agreement 
2. Pengenaan Bea Masuk dalam rangka Free Trade Agreement Form IJEPA, Form D, Form AK, Form ANNZFTA, Form IAFTA, Form IP, dan Form AJCEP, Form IC-CEPA, AIFTA, AHK-FTA,IK CEPA, RCEP
3. Kreteria Rule of Origin COO
4. Tarif Preferensi dan tarif MFN
5. Bentuk dokumen COO 
6. Proses penetapan Sebagai Eksporter Teregistrasi (ER) dan Eksporter tersertifikasi (ES)
7. Dokumen Deklarasi Asal Barang (DAB) dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang 

PORTAL INSW, LARANGAN PEMBATASAN EKSPOR IMPOR, dan LARTAS POST BORDER

1. Manfaat sistem nsw, dan database lartas 
2. Lartas post border pada sistem insw
3. Alur data pengawasan post border 
4. Sistem Pengawasan  Post Border oleh K/L penerbit 

Apakah manajemen mutu total (TQM) itu? Manajemen mutu total (TQM) adalah proses yang berorientasi pada pelanggan yang bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan operasi bisnis. Memastikan bahwa semua karyawan dan pekerjaan mereka selaras dengan tujuan bersama untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan, menunjukkan peningkatan dan perbaikan berkelanjutan melalui umpan balik berkelanjutan. Dukungan dan komitmen yang kuat dari manajemen merupakan faktor dan prinsip utama yang dapat memengaruhi keberhasilan penerapan sistem TQM dalam organisasi. Seluruh proses penerapan sistem TQM dibagi menjadi beberapa fase, yaitu fase perencanaan, fase pelaksanaan, fase pemeriksaan, dan fase tindakan. 

Keberlangsungan suatu bisnis sangat bergantung pada seberapa baik sistem yang dibangun dalam perusahaan dapat mendorong seluruh karyawannya melakukan Continuous Improvement (Kaizen) untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Total Quality Management (TQM) merupakan sistem manajemen yang mengintegrasikan sistem, proses dan fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan untuk menghasilkan jasa atau produk yang berkualitas sesuai harapan pelanggan secara konsisten. Kunci keberhasilan TQM terletak pada bagaimana menyelaraskan visi, misi dan sasaran perusahaan agar dapat dijalankan dengan konsisten hingga ke operasional, dengan melibatkan seluruh karyawan melakukan continuous improvement (Kaizen) 

Tujuan utama dari Pelatihan Manajemen Mutu Total (TQM) ini adalah untuk memberdayakan para profesional dengan pengetahuan dan informasi terperinci tentang manajemen mutu total, keterampilan, pemahaman, dan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk ikut serta dan memainkan peran penting dalam penerapan sistem manajemen mutu total dalam organisasi, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan dan kemajuan karier kepercayaan diri dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melatih para profesional lain tentang manajemen mutu total, kemampuan dan pengetahuan untuk berkontribusi pada pertumbuhan dan pengembangan organisasi dengan memberikan mutu yang lebih baik, mengikuti persyaratan klien, kepercayaan diri, pengalaman, dan pemahaman untuk memeriksa proses dan prosedur yang ada yang diikuti dalam organisasi untuk kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan dan menyarankan perubahan jika diperlukan   keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja dengan alat dan konsep canggih untuk menyiapkan sistem manajemen mutu total dalam organisasi,  pengetahuan, kepercayaan diri, dan pengalaman untuk bekerja di organisasi atau industri mana pun dalam peran terkait manajemen mutu, sehingga meningkatkan peluang untuk pertumbuhan dan kemajuan karier.

Course Outline

1. Quality Mindset 
   • Quality management 
   • Quality Assurance
   • Quality Control 
   • Quality Function Deployment 
   • Quality Control Circle 
2. Quality Management Continues Improvement /Kaizen 
3. Quality PDCA Problem Solving 
4. Quality Tools and Technique Raut Couse Analysis 
   • 5S/5R
   • 4M
   • 5W1H
   • Seven QC tools
   • QC story telling 

METODE TRAINING:

• Dialog Interaktif / Sharing / Diskusi Grup
• Latihan di Kelas
• Study Kasus

Efisiensi biaya, kemampuan untuk berinovasi, dan nilai kepada pelanggan salah satunya berasal dari bagaimana cara melakuakan proses pengaturan procurement dan bagaimana menjaga hubungan dengan supplier. Dalam prakteknya dalam proses procurement seringkali timbul permasalahan dalam proses pelaksanaannya, mulai dari perencanaan yang tidak terintegrasi, perubahan harga dan pasokan tersedia, seleksi supplier yang mengundang potensi fraud, miskomunikasi, hingga Vendor/Supplier yang wan prestasi terhadap order & kontrak.

Tujuan dari training ini adalah untuk memberikan knowledge tetang prinsip-prinsip utama dan teori manajemen pembelian dan perannya dalam organisasi tertentu. Termasuk dalam konteks yang lebih luas dari jaringan pasokan kompleks global, dapat membantu organisasi perusahaan dalam mengatasi tantangan kompetisi, dan berkontribusi dalam mendukung pengembangan organisasi perusahaan dalam sekala makro.

Dengan pelatihan procurement purchasing ini, maka peserta dapat memahami prinsip, teori, dan praktik manajemen procurement dan pasokan yang sudah mapan, evaluasi secara kritis, dan hubungkan ke berbagai aspek kinerja, memahami peran pembelian dan manajemen pasokan dalam organisasi, dan juga terhadap proses manajemen rantai pasokan lainnya, memahami dan menjelaskan proses manajemen pembelian, strategi pasokan, dan hubungan pemasok dalam berbagai konteks, menganalisis dan menilai secara kritis semua kekuatan strategi pasokan.

MANFAAT PELATIHAN
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan memiliki kemampuan untuk:

1. Memahami kode etik & prosedur baku procurement
2. Memahami tahapan administrasi & dokumentasi procurement mulai dari prakualifikasi supplier/vendor, analisa penawaran, kontrak, hingga proses tender
3. Memahami metode sourcing, teknik analisa penawaran, & strategi negosiasi
4. Memahami regulasi & konsep hukum bisnis
5. Memahami bagaimana proses menyeleksi, memilih, & mengevaluasi kinerja pemasok

METODE PELATIHAN
Class presentation, discussion, study analysis

TARGET PESERTA
Para Profesional di bidang:

1. Supply Chain/Logistics, Procurement/Purchasing, PPIC, Komite Pembelian, Unit Layanan Pengadaan.
2. GA, Administrasi Kontrak, Legal Perusahaan.
3. Project Manager, Internal Auditor, Compliance Unit.
4. Supervisor/Manager terkait proses Procurement.
5. Yang ingin meningkatkan kompetensi di bidang ini.

Outline: 

A. OVERVIEW PROCUREMENT MANAGEMENT

1. Procurement vs. Purchasing, traditional vs compared with new roles  
2. The future trends of procurement management

B. PERANAN PROCUREMENT DALAM ORGANISASI DAN SUPPLY CHAIN 

1. Strategi Bisnis Organisasi Vs Procurement Strategi
2. Planning Dan Procurement Strategy
3. Prinsip Strategi Purchasing
4. Proses Pengembangan Strategi
5. Hubungan Dengan Fungsi Di Internal
6. Procurement Policy And Procedure
7. Etika Kebijakan Procurement

C. PROCUREMENT STRATEGY GUIDANCE

1. Internal Need Analysis, 
2. Supply Market Analysis
3. Make Or Buy Insourcing Or Outsourcing Decision
4. Procurement Position And Supplier Perception Model
5. Cost Saving and Cost Avoidance Strategy, Price and Cost Analysis
6. TCO Model, matriks Kraljic, and Purchasing Chessboard Analysis

D. Procurement administration process

1. Procurement Workflow
2. New Procurement Professional Skills

E. SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT VENDOR SELECTION AND EVALUATION STRATEGY

1. Strategi pemilihan dan evaluasi pemasok 
2. Manajemen Kualitas Pemasok
3. Pengembangan Pemasok
4. Portofolio Hubungan Pemasok
5.  Negosiasi dan Penawaran dalam proses Pengadaan
6.  Pengadaan Global dan Cross Border Management

F. PROCUREMENT RISK MANAGEMENT 

1. Fungsi Proses Managemen Resiko dalam procurement
2. Metode mereview resiko Procuremen
3. Pemicu Risiko Procurement
4. Identifikasi area resiko Procurement 

Salah satu faktor keberhasilan industri Jepang dan industri kelas dunia adalah penerapan Total Quality Management (TQM) secara efektif dengan pembentukan Small Group Activity (SGA) atau disebut juga Quality Circle (QC). Karena keberhasilan ini, sejumlah industri negara maju dan sedang berkembang termasuk Indonesia, menerapkan TQM dengan membentuk SGA untuk meningkatkan mutu, produktivitas dan daya saing menuju World Class Manufacturing/Services.

Konsep dalam PDCA (Plan-Do-Check_-Act) melihat bahwa proses yang terjadi dalam suatu aktivitas yang bermutu, misalkan aktivitas bisnis merupakan suatu lingkaran yang terdiri dari empat buah langkah. Training ini akan membahas mengenai penggunaan metode PDCA pada suatu proses aktivitas di perusahaan, disertai dengan studi kasus di lapangan.

Gugus Kendali Mutu (GKM) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam perusahaan dengan goal untuk melakukan peningkatan yang berkelanjutan bagi perusahaan tersebut. Gugus Kendali Mutu merupakan salah satu sarana efektif perusahaan untuk mengikutsertakan seluruh staffnya dalam suatu kegiatan yang bertujuan meningkatkan kinerja Perusahaan pada umumnya.

Dalam prakteknya perusahaan sering lebih memperhatikan manajemen operasional saja namun kurang memperhatikan sumber daya manusia yang berada di lapangan. Padahal, SDM lapangan inilah yang banyak mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan dan bahka mereka pula yang sering menyelesaikannya.

TUJUAN TRAINING GUGUS KENDALI MUTU (GKM) & PDCA DELTA

Peserta memahami tentang berbagai hal untuk merencanakan, mengoperasikan dan mengevaluasi SGA agar kinerja perusahaan meningkat Menuju World Class Manufacturing/ Services. Peserta diharapkan mampu untuk memahami proses Quality Control di perusahaan. Peserta dapat memahami bagaimana pengaplikasian metode PDCA dalam aktivitas bisnis.

MATERI TRAINING GUGUS KENDALI MUTU (GKM) & PDCA DELTA

1. Introduction to Effective SGA
2. Struktur SGA program
3. SGA Meeting
4. Alat dan Teknik Pemecahan Masalah (Problem Solving Tools and Techniques Used by SGA)
5. Hambatan (Pitfalls) SGA dan cara mengatasinya
6. Ruang Lingkup Gugus Kendali Mutu (GKM)
7. Konsep Total Quality Management (TQM) & PDCA
8. Langkah pemecahan masalah dan Continual Improvement
9. Teknik Pembuatan GKM
10. Evaluasi, Monitoring dan Dokumentasi implementasi GKM
11. Peran dan Tugas Fasilitator
12. Langkah pembuatan presentasi yang menarik dan mudah dipahami
13. Teknik Presentasi GKM
14. Konsep dasar metode PDCA
15. Siklus PDCA
16. Planning
17. Doing
18. Checking
19. Acting

METODE TRAINING:

• Dialog Interaktif / Sharing / Diskusi Grup
• Latihan di Kelas
• Study Kasus

Tetapi seringkali implementasi dari CI mengalami kendala. Salah satunya adalah tentang bagaimana  methodology dari implementasi CI itu sendiri yang sering membingungkan para pelaksana CI. Selain itu yang tidak kalah krusialnya adalah tentang approval dari Management untuk menyetujui  pelaksanaan suatu improvement. Karena bagaimanapun juga kegiatan improvement akan  mengeluarkan biaya yang terkadang masih dipandang menjadi suatu beban oleh manajemen. 

Tool / Format A3 akan bisa menjawab permasalahan diatas yang sering dialami ketika CI diimplementasikan.  Tool A3 sendiri adalah format kertas berukuran A3 yang digunakan untuk memudahkan  melihat secara visual rencana pelaksanaan CI. Terutama sangat berguna bagi jajaran Top  Management untuk melihat rencana pelaksanaan CI serta melihat target Impact yang akan di dapatkan sehingga memudahkan untuk memberikan Approval pelaksanaan CI. Format A3 akan membimbing implementasi CI dengan metodologi yang terstruktur, tema dan  background yang jelas. Observasi masalah dan problem solving dengan menggunakan tools problem 

solving yang tepat serta time frame pelaksanaannya. Target setting juga akan dapat dengan mudah  dilihat pada format A3 ini. 

Banyak masalah yang menghambat pencapaian target perusahaan, namun kesulitan menentukan mana yang prioritas, dan memberikan dampak signifikan bagi perusahaan. Karyawan cenderung akan menyelesaikan masalah yang mudah terlebih dahulu, namun belum tentu berdampak besar bagi kemudahan kerja dan penyelesaian masalah perusahaan keseluruhan .

Program pemecahan masalah dengan metode PDCA (Plan– Do – Check – Action), sudah terbukti memberikan dampak positif di banyak perusahaan besar seperti Toyota, Honda, Bank BCA, Indofood, Astra Group dan lain-lain. Program pemecahan ini menekankan pada proses identifikasi masalah prioritas yang terukur dan signifikan, identifikasi akar penyebab masalah yang tajam dan SMART, Identifikasi solusi yang menekankan pada “low Cost but High Impact” melalui creative & innovative thinking, serta standarisasi proses dan hasil agar hasil perbaikan menjadi standar perusahaan.

Objektif Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini, Anda diharapkan mampu :

• Mengenali masalah di tempak kerja
• Memahami Konsep dan metodologi pemecahan masalah dengan PDCA
• Mampu Identifikasi tindakan solusi yang creative dengan prinsip “low cost but high impact”

CAKUPAN MATERI TRAINING:

Materi Training

• Konsep Continuous Improvement:
  • Pemahaman tentang sejarah Continuous Improvement.
  • Perbedaan antara Continuous Improvement dengan inovasi.
  • Penerapan prinsip Continuous Improvement di tempat kerja.
  • Contoh nyata proyek Continuous Improvement.
• Identifikasi Potensi Perbaikan di Tempat Kerja:
  • Filosofi Kaizen dan konsep 8 wastes dalam manajemen.
  • Penerapan konsep 3M (Muda, Mura, Muri) dalam eliminasi pemborosan.
  • Latihan tim dan individu dalam menemukan pemborosan.
• Analisis Masalah:
  • Identifikasi gejala, masalah, dan akar penyebab.
  • Teknik Fishbone Diagram dan 5 Why Analysis dalam analisis akar masalah.
  • Latihan individu dan tim dalam menggunakan alat analisis masalah.
• Perancangan Solusi:
  • Merancang solusi preventif dan korektif yang efektif.
  • Menyusun solusi berbasis target SMART.
  • Latihan merancang solusi dengan alat visualisasi yang tepat.
• Metode PDCA dan A3:
  • Penerapan konsep PDCA (Plan, Do, Check, Act) untuk perbaikan berkelanjutan.
  • Evaluasi dan standarisasi hasil implementasi.
  • Visualisasi hasil perbaikan dengan template A3

METODE TRAINING:

• Dialog Interaktif / Sharing / Diskusi Grup
• Latihan di Kelas
• Study Kasus

SYLLABUS OUTLINE:

A. Konsep HPS/OE & Penyusunan Spesifikasi Produk

1. Definisi & regulasi terkait HPS/OE
2. HPS/OE & perencanaan pengadaan
3. Perbedaan HPS/OE, DED, & Forecasting
4. Kendala & kunci sukses dalam memahami HPS/OE
5. Kategorisasi produk & aset
6. Regulasi & standarisasi terkait produk
7. Ruang lingkup spesifikasi produk
8. Metode evaluasi spesifikasi produk

B. Penyusunan Spesifikasi Manajemen Proyek, Jasa Konsultan, & Layanan Jasa

1. Elemen spesifikasi dalam manajemen proyek & layanan jasa
2. TOR/KAK & SOW
3. Technical agreement & services level agreement
4. Ruang lingkup manajemen proyek
5. Ruang Lingkup investasi aset
6. Ruang lingkup jasa konsultansi
7. Ruang lingkup jasa lainnnya
8. Metode seleksi dalam manajemen proyek, konsultan, & jasa lainnya

C. Metode Survey Harga

1. Karakteristik pasar
2. Jenis & sifat pasar
3. Metode praktis survey harga
4. Jalur distribusi & kategorisasi produsen
5. e-commerce & e-katalog pemerintah
6. Publikasi data statistik & indeks harga pasar
7. Eskalasi harga

D. Analisa Biaya Investasi & Umur Ekonomis Kepemilikan

1. Metode analisa biaya investasi
2. Konsep & implementasi Total Cost Ownership
3. Acquisition cost
4. Ownership cost
5. Template simulasi perhitungan Total Cost Ownership
6. Konsep & implementasi Total Value Ownership
7. Template simulasi perhitungan Total Value Ownership

E. Analisa Komponen Biaya dalam Penawaran Supplier/Vendor

1. Ruang lingkup analisa komponen biaya
2. Metode penetapan komponen biaya
3. Metode penawaran harga dalam manajemen proyek
4. Metode penawaran harga dalam jasa konsultan & jasa lainnya
5. Menentukan & mengukur kewajaran harga
6. Critical point dalam analisa komponen biaya

F. Simulasi Penyusunan HPS/OE Pengadaan Aset & Investasi

1. Setiap kelompok akan memilih klasifikasi produk untuk simulasi penyusunan HPS pengadaan aset & investasi
2. Klasifikasi produk yang dipilih berdasarkan contoh nyata dari proses procurement yang telah berjalan selama ini, atau rencana pembelian untuk klasifikasi produk yang belum pernah dibeli
3. Klasifikasi produk untuk pengadaan aset & investasi tersebut mengacu kepada:
4. Surat penawaran harga yang diberikan oleh supplier/vendor
5. Survey pasar melalui e-commerce
6. Survey pasar melalui e-katalog pemerintah

G. Simulasi Penyusunan HPS/OE Manajemen Proyek, Jasa Konsultan, & Layanan Jasa

1. Setiap kelompok akan memilih klasifikasi manajemen proyek di bidang: konstruksi, IT, atau event, serta jasa konsultan, & jasa lainnya untuk simulasi penyusunan HPS
2. Klasifikasi manajemen proyek, jasa konsultan, & layanan jasa tersebut dipilih berdasarkan contoh nyata dari proses procurement yang telah berjalan selama ini, atau rencana pemilihan kontraktor proyek yang belum pernah dibeli
3. Klasifikasi manajemen proyek tersebut mengacu kepada: Regulasi terkait, PMBOK, Rancangan desain dari konsultan perencana, Proses beauty contest
4. Waktu presentasi setiap kelompok adalah 15 menit dengan sesi tanya-jawab & pembahasan sekitar 15 menit

H. Dokumen Rencana Kerja & Syarat-Syarat (RKS)

1. Definisi RKS
2. Regulasi terkait RKS
3. Tujuan & manfaat RKS
4. Ruang lingkup RKS
5. Metode penyusunan RKS
6. Metode publikasi & presentasi RKS
7. Critical point dalam RKS

I. Pengadaan Internasional 

1. Keuntungan dan tantangan Pengadaan Internasional
2. Metode Pembayaran Internasional
3. Metode Serah terima barang Incoterm 2020

Suatu proses Supply Chain secara aliran adalah jaringan pemasok, manufaktur, perakitan, distribusi, dan fasilitas logistik yang melakukan fungsi procurement material, lalu merubah material tersebut ke dalam produk setengah jadi maupun produk siap pakai, dan didistribusikan produk-produk tersebut kepada Customer. Manajemen Supply Chain adalah pendekatan sistem untuk mengelola seluruh arus informasi, material, dan kas dari pemasok bahan baku melalui pabrik-pabrik dan gudang ke konsumen akhir. SCM telah muncul sebagai solusi untuk kemampuan produktivitas dan daya saing manufaktur. Dengan SCM maka perusahaan dapat mendesain dan mengelola proses-proses yang melintasi batas-batas organisasi dengan tujuan untuk menyesuaikan penawaran dan permintaan dalam cara yang paling efektif dan costly.

Dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif, penting bagi perusahaan untuk mengelola logistik mereka secara profesional. Profesionalisme dalam logistic management bukan sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan. Hal ini karena efisiensi dalam rantai pasokan dan pengiriman produk memiliki dampak langsung terhadap kepuasan pelanggan. Dalam persaingan bisnis global yang ketat, kepuasan pelanggan adalah segala-galanya.

Dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif, penting bagi perusahaan untuk mengelola logistik mereka secara profesional. Profesionalisme dalam logistic management bukan sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan. Hal ini karena efisiensi dalam rantai pasokan dan pengiriman produk memiliki dampak langsung terhadap kepuasan pelanggan. Dalam persaingan bisnis global yang ketat, kepuasan pelanggan adalah segala-galanya.

Perusahaan yang mampu mengelola logistik mereka dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Mereka dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan waktu pengiriman, dan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Kesadaran akan pentingnya profesionalisme dalam logistic management ini harus diterapkan di semua tingkatan organisasi, dari tingkat eksekutif hingga tingkat operasional. 

TUJUAN

1. Memahami konsep Manajemen Rantai Suplai & Logistik dan mampu merancang sebuah sistem SCM 
2. Memahami peran model referensi operasional supply-chain (SCOR Model) dan mampu mengembangkan manajemen rantai nilai yang terintegrasi.
3. Mampu memformulasikan strategi supply chain yang tepat sesuai karakteristik produk maupun karakteristik pasar
4. Mampu membuat perencanaan supply chain terintegrasi yang memperhatikan trade-offs antara tujuan pemangku kepentingan yang berbeda
5. Memiliki keterampilan untuk mengelola fungsi-fungsi supply chain baik yang konvensional maupun yang digital
6. Mampu mengidentifikasikan persoalan pada supply chain serta merekomendasikan aksi perbaikan

Siapa yang harus hadir pada Training ini :

Logistics /Supply Chain Manager, Purchasing Manager, Warehousing Manager, Distribution Manager, Logistics Planner, Production manager, Production Planner, Marketing Manager dan semua posisi yang erat kaitannya dengan manajemen logistik serta siapa saja yang ingin mengetahui perkembangan terakhir Supply Chain Management.

Outline 

1. Introduction to Supply Chain
   • Principles of Supply Chain Management
   • Konsep dasar Demand Chain, Value Chain, dan Supply Chain
   • Cakupan Pengelolaan Scm
   • Strategi Supply Chain Performance  Dan Objektif Organisasi
   • Komponen Fundamental Dan Strategi Proses Suppply Chain
   • Hubungan Purchasing, Production, Logistics, and Marketing 
   • Push versus Pull Strategy  dan Typologi Strategi Supply 
   • Internal Supply Chain Strategy Audits  dan External Supply Chain Strategy
   • Supply Chain Proses dan Trade Offs
   • Sistim Informasi Supply Chain
   • Model Dan Level Supply Chain
   • Supply Chain Strategy And Performance
   • SCM Performance Measurement
2. Konsep Dasar Manajemen Logistik Dan Supply Chain Management (Scm) 
   • Perbedaan Logistik dan SCM
   • Manajemen Logistik
   • Input dan output damal proses Logistik
   • Pendekatan Sistem/Integrasi
   • Aktivitas-Aktivitas Utama Logistik
3. Supply Demand Management
   • Instrument Forecast Demand Management 
   • Forecasting vs Demand Management 
   • Demand management Instrument
   • Sales and Operation Planning and Collaborative Planning Forecasting Replenishment
4. Inventory in Supply Chain
   • Inventory and Supply Chain Competitiveness 
   • Inventory Turnover (Ito), Inventory Days Of Supply, Service Level/Fill Rate, Record Accuracy
   • Inventory Cost Reduction
   • Sistem Kontrol Dan Tools Dalam Klasifikasi Dan Pengukuran Inventory 
   • Strategic Inventory Model 
   • Vendor Managed Inventory
   •  Distorsi Informasi Dan Bullwhip Effect
5. Procurement in SCM
   • Procurement and Supply Chain Competitiveness     
   • Strategic Procurement Process
   • Supplier Selection and Evaluation 
   • Supplier Relation Management
   • Supplier Collaboration Dan Improvement 
   • Etika Kebijakan Procurement   
   • Hubungan Dengan Fungsi Di Internal  
   • The Future Trends of Procurement Management     
   • Total Cost of Ownership Dan Kontrak Management 
6. Distribution and transportration 
   • Fungsi Fundamental Management Distribusi dan transportrasi
   • Strategi dan metode invoatif dalam pengelolaan  Distribusi dan transportrasi
   • Pengelolaan Moda transportrasi, rute dan jadwal 

FASILITATOR:  SUTOMO ASNGADI, SS, MM, CPPP, CPCM, CLSCP, MPM

I. Latar Belakang
Geographic Information System (GIS) adalah teknologi yang memiliki peran penting dalam pengelolaan data spasial dan perencanaan wilayah. Pemanfaatan GIS memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efisien dalam berbagai bidang, seperti tata ruang, transportasi, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, hingga pelayanan publik. Namun, implementasi GIS yang optimal membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan memahami penggunaan perangkat lunak GIS serta analisis data spasial. Oleh karena itu, pelatihan GIS untuk pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka.

II. Tujuan Pelatihan

1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dasar dan manfaat GIS.
2. Melatih peserta dalam penggunaan perangkat lunak GIS seperti ArcGIS, QGIS, atau lainnya.
3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menganalisis dan menyajikan data spasial untuk mendukung pengambilan keputusan.
4. Mendukung penerapan teknologi GIS dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah.

III. Sasaran Peserta

• Pegawai Pemerintah Daerah yang bekerja di bidang perencanaan, tata ruang, lingkungan hidup, transportasi, atau bidang lain yang relevan.
• Jumlah peserta: 20–30 orang per sesi pelatihan.

IV. Materi Pelatihan

1. Pengantar GIS
   • Konsep dasar GIS
   • Komponen GIS
   • Aplikasi GIS dalam pemerintahan
2. Penggunaan Perangkat Lunak GIS
   • Pengenalan perangkat lunak GIS (QGIS atau ArcGIS)
   • Pengelolaan data spasial (shapefile, raster, dll.)
   • Visualisasi data dan pembuatan peta tematik
3. Analisis Data Spasial
   • Teknik analisis spasial
   • Overlay, buffering, dan analisis jaringan
   • Studi kasus sesuai kebutuhan daerah
4. Implementasi GIS dalam Pemerintahan
   • Penerapan GIS dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan
   • Pengelolaan sumber daya alam berbasis GIS
   • Integrasi GIS dengan data pemerintah

V. Metode Pelatihan

• Teori: Pemberian materi melalui presentasi dan diskusi interaktif.
• Praktik: Latihan langsung menggunakan perangkat lunak GIS.
• Studi Kasus: Simulasi berdasarkan data dan permasalahan aktual di daerah peserta.

VI. Waktu dan Tempat

• Durasi: 3–5 hari (dapat disesuaikan).
• Lokasi: Aula atau ruang pelatihan Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan fasilitas komputer dan proyektor.

VII. Fasilitator
Pelatihan akan dipandu oleh tim profesional di bidang GIS yang memiliki pengalaman akademik dan praktis.

VIII. Penutup
Melalui pelatihan ini, diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi GIS. Dengan kompetensi yang lebih baik, Pemerintah Daerah akan lebih siap dalam menghadapi tantangan pembangunan dan pengelolaan wilayah.

Kami berharap dukungan penuh dari pihak terkait untuk menyukseskan program pelatihan ini.

1. Latar Belakang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem yang dirancang oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan data pemerintahan daerah. Dengan kemajuan teknologi dan tantangan pengelolaan data yang semakin kompleks, pelatihan intensif diperlukan untuk memastikan para pemangku kepentingan di tingkat daerah memahami dan mampu mengoperasikan SIPD dengan optimal.

Sejalan dengan program transformasi digital pemerintah pada tahun 2025, pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.

2. Tujuan Kegiatan

Meningkatkan Kompetensi SDM: Memberikan pemahaman mendalam tentang fungsi dan manfaat SIPD.

Meningkatkan Efisiensi: Mendorong penggunaan SIPD dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah.

Mendukung Transformasi Digital: Mengintegrasikan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Meningkatkan Transparansi: Memastikan akuntabilitas pengelolaan data pemerintahan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3. Sasaran Peserta

Pelatihan ini ditujukan untuk:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan daerah.
2. Pejabat pengelola keuangan daerah.
3. Operator SIPD di kabupaten/kota.
4. Tenaga pendukung yang terkait dengan pengelolaan data pemerintah daerah.

4. Materi Pelatihan

1. Dasar-dasar SIPD
   • Regulasi dan kebijakan terkait SIPD.
   • Pengantar sistem dan fitur utama SIPD. 
2. Operasional SIPD
   • Input dan validasi data
   • Penyusunan perencanaan dan penganggaran.
   • Pelaporan keuangan berbasis SIPD.
3. Pemecahan Masalah
   • Identifikasi dan penyelesaian kendala teknis.
   • Strategi integrasi data antar bidang.
4. Studi Kasus dan Praktik Langsung
   • Simulasi pengoperasian SIPD.
   • Analisis data dan pelaporan berbasis aplikasi.

5. Metode Pelatihan

Pelatihan akan dilaksanakan dengan metode:

1. Presentasi: Penyampaian materi oleh narasumber ahli.
2. Diskusi Interaktif: Tanya jawab untuk memperdalam pemahaman peserta.
3. Praktik Langsung: Simulasi penggunaan SIPD.
4. Evaluasi: Tes dan umpan balik untuk mengukur pemahaman peserta.

6. Narasumber

Pelatihan ini akan menghadirkan:

1. Tim pengembang SIPD dari Kementerian Dalam Negeri.
2. Praktisi teknologi informasi.
3. Konsultan tata kelola pemerintahan daerah.

7. Penutup

Dengan pelatihan ini, diharapkan para peserta mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola SIPD secara efektif sehingga mendukung optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah. Kami mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan ini demi kemajuan bersama.

A.    LATAR BELAKANG

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menjawab kendala penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perubahan

kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan pendekatan kinerja bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut Pemerintah Daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolok ukur dalam pendekatan ini mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja guna

mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini melibatkan proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kejelasan aktivitas dan organisasi penanggungjawab pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran.

Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan ditujukan untuk mempermudah stakeholders dalam melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator dan target yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas

waktu pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bagi Pemerintah Daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik Pemerintah Daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

B.     TUJUAN 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan Pemerintah Daerah dalam

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Informasi dimaksud digunakan untuk:

1. membantu kepala daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
2. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
3. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
4. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
5. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
6. mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
7. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

C.     MANFAAT

Untuk itu diperlukan adanya Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam menigkatkan kompetensi SDM (competenscy based training) yang membutuhkan struktur kurikulum dan silabus yang berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis dalam melaksanakan tugasnya yang harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan kompetensi bidang masing-masing.

Adapun kurikulum yang akan dibahas dalam bimtek meliputi :

1. Dasar Hukum dan Latar Belakang
2. Pengertian dan Tujuan dan Manfaat
3. Penyusunan dan Pemutahiran Klasifikasi, 
4. Penyusunan dan Pemutahiran Kodefikasi
5. Penyusunan dan Pemutahiran Nomenklatur
6. Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur menurut Fungi
7. Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur menurut Organisasi
8. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah 
9. Unsur Pendukung Pengawasan dan Unsur Pendukung Kewilayahan