Materi - Keuangan

A.  PELATIHAN SISTEM DJP PORTEX 
Reformasi perpajakan di Indonesia terus diarahkan untuk menciptakan sistem perpajakan yang modern, efisien, dan akuntabel. Salah satu inovasi yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah PORTEX (Portal Ekstensifikasi Pajak), yang dirancang untuk mempermudah proses ekstensifikasi wajib pajak dan administrasi data secara digital. 

Meskipun PORTEX menawarkan berbagai manfaat, seperti pengelolaan data wajib pajak yang terstruktur, pengurangan beban administrasi manual, dan peningkatan transparansi, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kemampuan pengguna sistem. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan komprehensif untuk memastikan para pengguna, khususnya operator pajak, memahami dan mampu menggunakan PORTEX secara optimal. 

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam dan keterampilan teknis terkait penggunaan PORTEX, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan reformasi perpajakan di tingkat nasional dan daerah. 

B. TUJUAN PELATIHAN 

1. Memberikan pemahaman menyeluruh tentang fungsi dan manfaat PORTEX.
2. Meningkatkan keterampilan teknis dalam pengelolaan data wajib pajak melalui PORTEX.
3. Mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.
4. Memastikan integrasi data perpajakan daerah dan pusat berjalan dengan baik.
5. Mengurangi kesalahan administrasi dalam pengelolaan data perpajakan. 

C. SASARAN PESERTA 

Pelatihan ini ditujukan untuk: 

• Petugas pajak daerah dan pusat. 
• Operator dan administrator yang bertanggung jawab atas pengelolaan data wajib pajak. 
• Kepala seksi atau staf yang terlibat dalam ekstensifikasi dan pelaporan pajak. 
• Pegawai pemerintah daerah terkait pengelolaan pajak. 

Jumlah peserta: 30-50 orang (disesuaikan dengan kapasitas pelatihan). 

D. RUANG LINGKUP PELATIHAN 

Pelatihan ini akan mencakup tiga aspek utama: 

1. Teori dan Regulasi Perpajakan: Pemahaman dasar terkait ekstensifikasi pajak dan regulasi terbaru. 
2. Pengoperasian Sistem PORTEX: Pengenalan dan praktik teknis penggunaan PORTEX. 
3. Studi Kasus dan Pemecahan Masalah: Simulasi implementasi PORTEX berdasarkan permasalahan yang sering muncul di lapangan. 

E. MATERI PELATIHAN 

Modul 1: Pengantar PORTEX

• Latar belakang pengembangan PORTEX. 
• Tujuan dan manfaat PORTEX bagi DJP dan pemerintah daerah.
•  Regulasi yang mendukung penggunaan PORTEX. 

Modul 2: Fitur dan Fungsi PORTEX 

• Pengenalan antarmuka sistem.
• Fitur utama: 
  1.    Pengelolaan data wajib pajak. 
  2.   Pelacakan kepatuhan wajib pajak. 
  3.    Pembuatan laporan ekstensifikasi pajak. 
• Cara sinkronisasi data dengan sistem DJP lainnya. 

Modul 3: Penggunaan Sistem PORTEX (Praktik Langsung) 

• Proses pendaftaran wajib pajak baru. 
• Cara memperbarui data wajib pajak. 
• Pelaporan hasil ekstensifikasi wajib pajak. 
• Simulasi input data pajak pada sistem PORTEX. 

Modul 4: Optimalisasi dan Pemecahan Masalah 

• Strategi optimalisasi penggunaan PORTEX dalam ekstensifikasi wajib pajak. 
• Studi kasus implementasi PORTEX di daerah. 
• Solusi atas kendala teknis dan non-teknis yang sering terjadi. 

Modul 5: Evaluasi dan Monitoring 

• Cara melakukan evaluasi penggunaan PORTEX. 
• Monitoring kinerja wajib pajak melalui sistem. 
• Pelaporan hasil pelatihan dan tindak lanjut. 

F. METODE PELATIHAN 

Pelatihan akan dilaksanakan dengan metode: 

1. Presentasi Teori: Penyampaian materi dasar tentang PORTEX dan regulasi pajak. 
2. Praktik Langsung: Simulasi penggunaan PORTEX dengan pendampingan fasilitator. 
3. Diskusi dan Tanya Jawab: Sesi interaktif untuk memperjelas pemahaman peserta. 
4. Studi Kasus: Pemecahan masalah berdasarkan skenario nyata. 
5. Evaluasi Akhir: Penilaian kemampuan peserta melalui tes dan praktik. 

G. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

• Tanggal Pelatihan: 3 - 6 Feb 2025  , 12 - 15 Feb 2025 , 19 - 22 Feb 2025 , 24 - 27 Feb 2025 
• Durasi Pelatihan: 2-3 hari penuh. 
• Lokasi:  pelatihan, jakarta , Bandung dan Jakarta 
• Dan via  online melalui platform virtual. 

H. ANGGARAN KEGIATAN  

•  RP. 5.000.000 PERPESERTA 
• SUDAH TERMASUK PENGINAPAN SELAMA 4 HARI 3 MALAM ( TWIN SHARE ) 
• AKOMODASI SELAMA KEGIATAN  DAN PERLENGKAPAN KIT 

I. INDIKATOR KEBERHASILAN 

1. Keberhasilan pelatihan ini diukur melalui: 
2. Peningkatan pemahaman peserta terhadap PORTEX. 
3. Kemampuan peserta dalam mengoperasikan fitur PORTEX secara mandiri. 
4. Pengurangan kesalahan administrasi dalam ekstensifikasi wajib pajak. 
5. Evaluasi hasil pelatihan melalui penilaian akhir peserta. 

J. PENUTUP 

Pelatihan DJP PORTEX ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi peserta dalam pengelolaan perpajakan berbasis digital, khususnya dalam proses ekstensifikasi wajib pajak. Dengan kerja sama dan dukungan dari seluruh pihak, pelatihan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi pengelolaan perpajakan yang lebih modern dan transparan.

A.    LATAR BELAKANG

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menjawab kendala penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perubahan

kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan pendekatan kinerja bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut Pemerintah Daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolok ukur dalam pendekatan ini mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja guna

mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini melibatkan proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kejelasan aktivitas dan organisasi penanggungjawab pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran.

Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan ditujukan untuk mempermudah stakeholders dalam melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator dan target yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas

waktu pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bagi Pemerintah Daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik Pemerintah Daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

B.     TUJUAN 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan Pemerintah Daerah dalam

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Informasi dimaksud digunakan untuk:

1. membantu kepala daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
2. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
3. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
4. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
5. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
6. mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
7. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

C.     MANFAAT

Untuk itu diperlukan adanya Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam menigkatkan kompetensi SDM (competenscy based training) yang membutuhkan struktur kurikulum dan silabus yang berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis dalam melaksanakan tugasnya yang harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan kompetensi bidang masing-masing.

Adapun kurikulum yang akan dibahas dalam bimtek meliputi :

1. Dasar Hukum dan Latar Belakang
2. Pengertian dan Tujuan dan Manfaat
3. Penyusunan dan Pemutahiran Klasifikasi, 
4. Penyusunan dan Pemutahiran Kodefikasi
5. Penyusunan dan Pemutahiran Nomenklatur
6. Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur menurut Fungi
7. Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur menurut Organisasi
8. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah 
9. Unsur Pendukung Pengawasan dan Unsur Pendukung Kewilayahan

PENDAHULUAN

Berdasarkan Permenpan Rb tentang SAKIP diharapkan setiap organisasi untuk menyiapkan SAKIP sebagai bahan evaluasi laporan atas kinerja dan sebagai bukti atas pertanggung jawaban kinerja masing-masing organisasi. 

Oleh Karen itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan SAKIP perlu peningkatan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pelaporan SAKIP sebagai bukti untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan dalam melaksanakan tugasnya termasuk juga anggarannya yang terserap. 

Dalam hal ini untuk mengetahui SAKIP agar sesuai dengan harapan, maka diperlukan salah satu peningkatkan SDM dilingkungannya masing-masing. Harapan kedepan tidak ada lagi temuan-temuan yang bermasalah dilapangan sesuai dengan harapan. Sebagai salah satunya adalah dengan mengikut Bimtek terkait SAKIP yang sehingga peningkatan kompetensi akan terwujud. 

TUJUAN

Adapaun Tujuan dari pada penyelenggaraan SAKIP ini antara lain :

1. Untuk mewujudkan perjanjian kinerja baik indikator kinerja program maupun indikator kinerja utama selaras dengan tujuan utama dalam menentukan sasaran dan program 
2. Pimpinan instansi akan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya harus dapat dipertanggung jawabkan setiap tugas yang dikerjakan 
3. Sebagai bahan laporan kinerja maka setiap kegiatan pekerjaan harus dilakukakn pengukuran sebagai bukti atas capaian kinerja apakah tercapai atau tidak realisasinya
4. Pengelolaan Kinerja wajib dicatat, dan dilaporkan berbasis data output capaia kinerja masing-masing unit.

MANFAAT

1. Terwujudnya perjanjian kinerja baik indicator kinerja program maupun indicator kinerja utama
2. Terwujudnya akuntabilitas terhadap kegiatan yang dikerjakan sebagai bukti akuntabilitas atas pertanggung jawaban kinerja
3. Terealisasi atas kinerja akan terukur dengan membandingkan target dengan realisasi 
4. Terwujudnya laporan berbasis data akan dicatat dan dilaporkan lebih baik

SASARAN

1. Meningkatkan pengetahuan dan keteampilan dalam mengelola SAKIP 
2. Mewujudkan laporan kinerja tahunan yang lebih baik berbasis data
3. Meningkatkan kinerja pegawai Karena mengetahui Indikator kinerja baik program maupun indicator kinerja utama